Jakarta, Proprabowo.com — Ketua Umum Relawan Pro Prabowo (PROBO), M. Rizky Hidayatullah, melontarkan peringatan keras kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, beserta jajarannya agar menghindari segala bentuk tindakan yang berpotensi merusak citra Presiden RI, Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Rizky menyusul mencuatnya berbagai isu yang menyeret BGN, mulai dari pengadaan barang dan jasa, standar kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga dugaan praktik korupsi dalam jual beli titik SPPG.
“Jika ada upaya yang mencederai bapak Presiden, maka PROBO sendiri yang akan berdiri di garis depan untuk melawan. Menjaga marwah bapak Prabowo adalah keharusan bagi seluruh elemen relawan,” ujar Rizky dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/4).
Menurutnya, program MBG merupakan kebijakan strategis yang melekat langsung pada kepemimpinan Prabowo. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi anak sekolah, menekan angka stunting, serta mendorong kehadiran dan konsentrasi belajar siswa.
Tak hanya berdampak pada sektor kesehatan, Rizky menilai program tersebut juga memiliki efek domino terhadap perekonomian, mulai dari menggerakkan ekonomi lokal, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, hingga membuka peluang kerja melalui dapur komunitas.
Namun di tengah tujuan besar itu, BGN kini menjadi sorotan publik. Sejumlah isu mencuat, di antaranya dugaan pengadaan barang bernilai triliunan rupiah yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan gizi, seperti motor listrik, tablet, hingga perlengkapan non-esensial lainnya.
Selain itu, publik juga mempertanyakan anggaran Rp1,5 miliar untuk pengadaan semir dan sikat sepatu, serta proyek teknologi informasi senilai Rp1,2 triliun untuk pengembangan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) yang melibatkan Peruri.
Kritik juga mengarah pada penggunaan event organizer (EO) dalam komunikasi publik program gizi, yang dinilai lebih menonjolkan aspek seremoni ketimbang substansi.
Rizky mengingatkan agar polemik yang berkembang tidak menyeret nama Presiden. “Jangan sampai masyarakat menilai bahwa semua yang viral di BGN adalah instruksi bapak Prabowo, apalagi di tengah kebijakan penghematan negara yang sedang dijalankan,” katanya.
Di sisi lain, BGN menyatakan program MBG sangat dibutuhkan, dengan klaim bahwa sekitar 65 persen masyarakat Indonesia memerlukan intervensi peningkatan gizi.
Seiring meningkatnya sorotan publik dan DPR, tuntutan terhadap transparansi dan pengawasan anggaran pun menguat. Rizky menilai hal ini sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Ia pun menginstruksikan seluruh relawan PROBO di berbagai tingkatan untuk turut mengawasi pelaksanaan program strategis tersebut.
“Kawal programnya sampai sukses. Amati perilaku pelaksananya. Jika ada penyimpangan dari tujuan bapak Prabowo, catat dan laporkan ke aparat penegak hukum,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa dukungan terhadap program pemerintah, khususnya MBG, juga diiringi dengan tuntutan akuntabilitas yang tinggi di lapangan.